Mahfud MD: Aparat yang Terlibat Djoko Tjandra akan Diperiksa Sampai Tuntas

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menegaskan bahwa aparat berwajib yang terlibat ke dalam berita Djoko Tjandra yang mempunyai nama asli ‘Joko Tjanda’ bakal terus diusut sampai tuntas.

“Skandal buronan korupsi Joko Tjanda jadi tamparan yang sangat keras untuk para penegak hukum, lantaran selama ini seolah-olah ia mempunyai kekuasaan dengan memanfaatkan dananya guna membeli loyalitas oknum pihak berwajib,” ujar Mahfud MD ketika melantik 3 pejabat eselon dalam lingkup Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Senin 10 Agustus 2020.

Dia mengakui jika kasus buronan Joko Tjandra yang jadi perhatian besar warga Indonesia dalam 2 bulan belakangan adalah tamparan keras untuk aparat berwajib yang bertugas.

Soal pelarian tahanan kasus korupsi cessie [pengalihan hak tagih] Bank Bali tersebut, Mahfud membeberkan sudah selesai dengan mendatangkan serta mengeksekusi tahanan dalam lembaga pemasyarakatan [LP].

Selanjutnya, tugas pemerintah, masih kata Mahfud, ialah memproses pelaku pidana lainnya yang diduga berkiatan dengan berita Djoko Tjandra, yakni oknum kepolisian, oknum jasa tipikor, atau institusi yang lain.

Kemenko Polhukam mensinkronisasikan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan jalannya metode pidana itu.

“Agar diingat jika posisi dari Kemenko Polhukam ialah koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian. Kemenko Polhukam bukanlah lembaga penegak hukum. Tapi, lembaga penegak  hukum itu adalah pengadilan, KPK, kejaksaan, dan kepolisian, ditambah lagi, pengacara menurut UUD,” imbuh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Kepada semua pejabat 1 Kemenko Polhukam, Mahfud MD mengatakan jika pemerintah, terutama kementerian yang dia pimpin bakal terus mendorong para oknum berwajib yang yang terlibat kedalam berita Djoko Tjandra akan ditindak dengan tegas.

Di depan semua pejabat baru, terutama Deputi bidang Koordinasi Hukum & Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, dia meminta supaya bisa mengambil peran untuk menyinergikan institusi aparat hukum, baik KPK, kepolisian, atau kejaksaan.

“Penangkapan Djoko Tjandra adalah momen yang sangat bagus demi melakukan perbaikan integritas serta meningkatkan citra positif dari penegak hukum. Ayo kita buktikan pada masyarakat Indonesia jika pemerintah sangat menaruh perhatian serius kepada evalusai kinerja para penegak hukum,” cetus Mahfud.

KPK Tunggu Permintaan Gelar Kasus Djoko Tjandra Lewat Bareskrim

Mahfud MD: Aparat yang Terlibat Djoko Tjandra akan Diperiksa Sampai Tuntas

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Ali Fikri, mengatakan bahwa KPK masih belum menerima ajakan dari Bareskrim Polri guna menjalani gelar kasus dugaan suap serta gratifikasi tentang penghapusan Djoko Tjandra.

“Dari informasi yang kita terima sampai sejauh ini, KPK masih belum menerima undangan secara resmi tentang aktivitas gelar perkara yang dimaksud,” ungkep Ali Fikri dalam keterangan secara tertulis, Senin 10 Agustus 2020.

Ali menambahkan bahwa KPK bakal datang ke dalam gelar perkaras itu jika sudah mendapatkan undangan secara resmi dari pihak Bareskrim.

KPK bakal datang dan diwakili tim penindakan guna mengikuti aktivitas gelar perkara itu.

“Tentu saja KPK akan datang bila sudah ada undangan itu serta karena ini adalah aktivitas tentang teknis maka tentunya yang datang dari tim Penindakan KPK,” imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Bareskrim Polri bakal mengadakan gelar perkara guna menetapkan tersangka pada kasus dugaan suap serta gratifikasi tentang penghapusan ‘red notice’ Joko Soegiarto atau Djoko Tjandra pada minggu ini.

Komisaris Jenderal Lisyo Sigit Prabowo selaku Kepala Bareskrim Polri, mengatakan bahwa pihaknya ikut mengundang KPK guna menghadiri acara tersebut.

“Dengan mengundang tekam-teman dari pihak KPK untuk terjun secara langsung pada proses pelaksanaan gelar masalah penetapan tersangka,” beber Listyo, Jumat 7 Agustus 2020.

Telah diketahui juga bahwa berita Djoko Candra dugaan kasus korupsi itu baru ditingkatkan ke dalam tahapan penyidikan, pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 yang lalu.

Sebelum meningkatkan status menuju penyidikan, Bareskrim juga sudah meminta keterangan sebanyak 15 saksi.

Selain itu juga, Bareskrim sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan [PPATK] guna menelusuri aliran uang tentang perkara itu.

Tersangka Baru soal Pemalsuan Surat Jalan Djoko Tjandra akan Diumumkan

berita djoko tjandra

Polri akan mengumumkan tersangka anyar tentang peristiwa pembuatan surat jalan palsu kepada narapidana dugaan kasus berita Djoko Tjandra berkaitan dengan korupsi. Penetapan tersangka itu dilakukan selepas gelar perkasa, Rabu 12 Agustus 2020 mendatang.

“Penyidik sudah merencanakan untuk melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka anyar pada kasus surat jalan Djoko Tjandra pada, Rabu nanti. Mari sama-sama menunggu gelar perkara itu, kami akan mengupdate perkembangannya,” ujar Brigjen Awi Setiyono selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri, ktika ditemui di Mabes Polri, Senin, 10 Agustus 2020.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sudah melakukan evaluasi [anev] dan analisis pada hari Minggu, 9 Agustus 2020. Selanutnya menyiapkan semua administrasi untuk terbang menuju Kalimantan Barat serta menyiapkan surat panggilan kepada saksi.

Sementara itu, penyidik bakal melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Brigjen Prasetyo Utomo serta 1 orang saksi pada hari Selasa 11 Agustus 2020. Setelahnya, polisi akan mengadakan gelar perkara guna menetapkan tersangka anyar, pada hari Rabu, 12 Agustus 2020.

Polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka pada kasus tersebut. Mereka adalah pengacara Djoko Tjandra [Anita Kolopaking] dan mantan Kepala Koordinasi & Pengawasan [Karo Korwas] PPNS Bareskrim Polri, yakni Brigjen Prsetyo Utomo.